Langkah Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Laporan Anda Tidak Ada Tindak Lanjut Dari Pihak Yang Berwenang

Pada Tulisan Terdahulu yang berjudul CONTOH SURAT PERKEMBANGAN PERKARA HASIL PENYIDIKAN (SP2HP), telah diberikan contoh atau draft dari Surat Perkembangan Perkara Hasil Penyidikan. Sehingga pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas perihal langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila laporan kita kepada pihak berwenang tidak ada kabar kelanjutannya. langsun saja, mari kita simak ulasannya sebagai berikut :

 Sumber Gambar : pxhere.com

Tentunya dalam menghadapi permasalahan hukum, belum semua laporan yang kita berikan kepada pihak kepolisian akan diprosesnya laporan oleh pihak kepolisian tersebut. Lalu apa saja yang dapat dilakukan oleh pelapor, atas tidak adanya perkembangan atas laporan yang diberikan? Berikut ini adalah tips agar laporan yang kita berikan dapat di proses oleh pihak kepolisian atau pihak terkait atas keadilan yang ingin kita dapatkan, adalah sebagai berikut:

Pertama, Pastikan Anda Sebagai Pelapor Mengetahui Nomor Laporan Polisi Yang Anda Buat Pada Saat Itu.

Pada beberapa waktu silam, hal di atas diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 12/2009”), yang mengatur bahwa setiap pelapor/pengadu wajib menerima “Surat Tanda Terima Laporan (STTL)”, namun peraturan tersebut saat ini sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”) yang tidak lagi mengatur demikian.

Sehingga berdasarkan Perkap nomor 14 tahun 2012 tersebut, anda harus memastikan terlebih dahulu bahwa laporan yang anda sampaikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) telah teregistrasi dengan adanya nomor laporan polisi. Selain itu terkait dengan mekanisme penyampaian laporan pada pihak kepolisian dan proses penyidikan terhadap laporan tersebut berdasarkan Pasal 14 Perkap 14/2012, sebagai berikut:

“Bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.”

Setelah Laporan Polisi dibuat, maka terhadap Pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam “Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor”.

Selain daripada itu, Anda sebagai Pelapor harus mengetahui nama lengkap dari seorang Penyidik pada instansi kepolisian terkait yang ditugaskan untuk menyidik perkara anda. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota polisi pada instansi kepolisian terkait dapat menangani perkara anda.mBahwa apabila anda mengetahui nama penyidik, anda harus mendapatkan nomor dari sang penyidik tersebut. Hal ini sedikit kurangnya dapat berguna untuk memudahkan anda untuk berkoordinasi dengan penyidik tersebut perihal laporan anda.

Kedua, Apabila Anda Tidak Juga Memperoleh Informasi Terkait Proses Penyidikan Terhadap Laporan Polisi Yang Telah Dibuat, Maka Anda Sebagai Pelapor Dapat Mengajukan Permohonan Agar Dapat Diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Mengenai hal perolehan SP2HP, berikut ini merupakan dasar hukum terkait, adalah sebagai berikut:

Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 16/2010”), Yang Menyebutkan Bahwa Sp2hp Merupakan “Informasi Publik Yang Merupakan Hak Yang Dimiliki Oleh Pihak Pelapor.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan (“Perkap 21/2011”), yang menyebutkan bahwa “Penyampaian Informasi Penyidikan Yang Dilakukan Melalui Surat, Diberikan Dalam Bentuk SP2HP Kepada Pelapor/Pengadu Atau Keluarga.”

Serta Berdasarkan laman POLRI – Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), dijelaskan bahwa mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap 12/2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap 14/2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap 14/2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya.

Agar memudahkan pihak Pelapor/Pengadu mendapatkan SP2HP, pihak Kepolisian Badan Reserse Kriminal Polri (BARESKRIM POLRI) memberikan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat melalui laman Layanan SP2HP Online. Melalui situs ini, pihak Pelapor/Pengadu dapat mengetahui dan mengakses SP2HP secara online dengan memasukan data berupa:

• Nomor LP;
• Nama Lengkap Pelapor;
• Tanggal Lahir Pelapor.

Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait atau dapat diakses secara online, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap 21/2011 jo. Pasal 12 huruf c Perkap 16/2010.

Pasal 11 ayat (2) Perkap No. 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan.

Apabila kemudian terhadap laporan polisi yang telah anda buat diketahui telah dilakukan penghentian penyidikan yang telah diinformasikan Penyidik terkait kepada anda melalui SP2HP, bilamana terdapat alasan keberatan terhadap penghentian penyidikan tersebut maka Saudara dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Permintaan Untuk Memeriksa Sah Atau Tidaknya Suatu Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dapat Diajukan Oleh Penyidik Atau Penuntut Umum Atau Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Dengan Menyebutkan Alasannya.”

Sebelum terdapat penghentian penyidikan yang diinformasikan oleh Penyidik dalam bentuk SP2HP kepada anda sebagai Pelapor, maka selama itu Saudara tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan menggunakan alasan “laporan ke pihak kepolisian tidak diproses secara hukum selama satu tahun, dan tanpa memberikan keterangan apapun terhadap korban”, dengan kata lain permohonan praperadilan dapat Saudara ajukan ketika dihentikannya proses penyidikan sebagaimana yang telah dijelaskan.

Demikianlah tulisan kali ini, semoga dapat membantu upaya penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Atau setidaknya melalui tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan keilmuan kita. terimakasih..