UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Anda Memiliki Perusahaan Yang Sedang Bermasalah dengan Utang dan Kepailitan? Apakah Anda Ingin Mengetahui Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? Simak dan Pelajari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Berikut Ini!

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurang Lebihnya Mengatur Mengenai Hal-hal Sebagai Berikut :

• BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1);
• BAB II KEPAILITAN;
• Bagian Kesatu "Syarat dan Putusan Pailit" (Pasal 2-20);
• Bagian Kedua "Akibat Kepailitan" (Pasal 21-64);
• Bagian Ketiga "Pengurusan Harta Pailit";
• Paragraf 1 "Hakim Pengawas' (Pasal 65-68);
• Paragraf 2 "Kurator" (Pasal 69-78);
• Paragraf 3 "Panitia Kreditor" (Pasal 79-84);
• Paragraf 4 "Rapat Kreditor" (Pasal 85-90);
• Paragraf 5 "Penetapan Hakim" (Pasal 91-92);
• Bagian Keempat "Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator" (Pasal 93-112);
• Bagian Kelima "Pencocokan Piutang" (Pasal 113-143);
• Bagian Keenam "Perdamaian" (Pasal 144-177);
• Bagian Ketujuh "Pemberesan Harta Pailit" (Pasal 178-203);
• Bagian Kedelapan "Keadaan Hukum Debitor Setelah Berakhirnya Pemberesan" (Pasal 204-206);
• Bagian Kesembilan "Kepailitan Harta Peninggalan" (Pasal 207-211);
• Bagian Kesepuluh "Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional" (Pasal 212-214);
• Bagian Kesebelas "Rehabilitasi" (Pasal 215-221);
• BAB III "PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG";
• Bagian Kesatu "Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya" (Pasal 222-264);
• Bagian Kedua "Perdamaian" (Pasal 265-294);
• BAB IV "PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI" (Pasal 295-298);
• BAB V "KETENTUAN LAIN-LAIN" (Pasal 299-303);
• BAB VI "KETENTUAN PERALIHAN" (Pasal 304-305);
• BAB VII "KETENTUAN PENUTUP" (Pasal 306-308);

Demikian Tulisan Ini, Semoga Bermanfaat...